JAKARTA — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan sebagai untuk percepat penyelesaian konflik agraria, dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian kawasan hutan.
Langkah tersebut menjadi fokus audiensi Kepala BRAN dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11).
Di tengah persoalan tumpang tindih penguasaan tanah, konflik agraria berkepanjangan, dan tantangan deforestasi, Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian harus dimulai dari kesamaan data, kejelasan status hukum, dan verifikasi faktual di lapangan.
“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat,” tegas Kepala BRAN.
3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria Perlu Verifikasi
Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari berbagai sumber, BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan, termasuk indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.
Selain itu, terdapat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data.
Angka-angka tersebut masih memerlukan verifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan, dan kondisi masyarakat di lapangan.
“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru,” ujar Kepala BRAN.

TORA 3,11 Juta Hektare dan Perhutanan Sosial 8,4 Juta Hektare
Kepala BRAN turut menyoroti pentingnya menghubungkan capaian penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data yang dibahas dalam audiensi, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari alokasi 4,1 juta hektare.
Sementara itu, capaian perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare, yang menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.
Terdapat pula 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan penataan administrasi, penyelesaian konflik, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Kepala BRAN, capaian luas lahan harus diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.
“Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik,” jelasnya.
Integrasi Data Menjadi Dasar Penetapan Prioritas
BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.
Integrasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.
Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN mendorong penentuan lokasi prioritas berdasarkan tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat, dan fungsi ekologis kawasan.
“Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan,” ungkap Kepala BRAN.

Menjaga Hutan Sekaligus Membuka Akses Kesejahteraan
Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan.
Melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait, penyelesaian dapat diarahkan melalui mekanisme penataan batas kawasan, TORA, perhutanan sosial, maupun bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
“Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan. Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tegas Kepala BRAN.
Fokus pada Hasil yang Terukur
Sebagai tindak lanjut audiensi, BRAN akan mendorong penguatan koordinasi teknis dalam sinkronisasi data, verifikasi lapangan, penyusunan peta prioritas, serta penentuan mekanisme penyelesaian konflik agraria.
Kepala BRAN menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan,” pungkas Kepala BRAN.




